Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) adalah sebagai berikut.

 

 

 

Biro HAK yang terdiri dari pejabat eselon II, dibantu 2 (dua) orang kepala bagian, yakni (i) Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan dan (ii) Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan yang merupakan pejabat eselon III. Masing-masing Kepala Bagian dibantu dua Kepala Sub Bagian, yakni: (1) Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan; (2) Kepala Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan yang merupakan pejabat eselon IV.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Biro HAK mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro HAK melaksanakan fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan hukum;
2. pengelolaan tata usaha kepaniteraan; dan
3. pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis persidangan.

Adapun Biro HAK terdiri atas 2 (dua) bagian dengan penjabaran masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan hukum dan tata usaha kepaniteraan dan fungsi pelaksanaan pelayanan hukum dan pelaksanaan tata usaha kepaniteraan. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan terdiri atas:

1. Subbagian Hukum.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi, litigasi, dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, regulasi, serta pemantauan dan evaluasi putusan.

1. Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan

Mempunyai tugas melakukan ketatausahaan kepaniteraan, dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

1. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, pengolahan data perkara, dan putusan, layanan dokumen perkara, risalah dan putusan serta mempunyai fungsi pengelolaan fasilitas persidangan dan pelaksanaan pelayanan teknis persidangan. Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan terdiri atas:

1. Subbagian Fasilitas Persidangan.

Mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, serta koordinasi pengamanan persidangan.

1. Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan.Mempunyai tugas pengolahan data perkara, pengelolaan dan layanan risalah sidang, putusan, dokumen perkara, serta penyusunan laporan.